RMC dan IPFK (Berkoalisi Untuk Menang)

Berkoalisi Untuk Menang

Tulisan ini bukanlah tentang politik. Memang tulisan ini di-posting menjelang pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg), namun sekali lagi tidak terkait dengan politik yang “itu”, tetapi politik yang lain. Politik yang lain ini dapat dimaknai sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles – Wikipedia bahasa Indonesia). Tulisan ini terkait dengan tulisan sebelumnya (klik Ahlinya Ahli, … Core of The Core ).

Pada waktu diskusi di akhir rangkaian Studi Visit Pemodelan RMC tersebut berkembang pembicaraan untuk bagaimana supaya Regional Maintenance Center (RMC) dan Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan (IPFK) mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. RMC dan IPFK harus diusung bersamaan dengan isu-isu kesehatan strategis lainnya.

Untuk mengetahui seorang balita mengalami stunting diperlukan alat ukur, termasuk timbangan bayi dan timbangan badan dewasa. Untuk mendiagnosa tuberculosis diperlukan setidaknya mikroskop binokuler, stetoskop dan X-ray unit. Guna mendukung program imunisasi diperlukan rantai dingin yang baik. Untuk itu, sebuah vaccine refrigerator dibutuhkan oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) perlu peningkatan pelayanan ante natal yang berkualitas dengan menerapkan 10 T. Untuk pelayanan ante natal yang seperti itu diperlukan setidaknya timbangan badan dewasa, stetoskop, sphygmomanometer, Doppler, meja periksa ginekologi dan urinometer. Selanjutnya, untuk penurunan Angka Kematian Neonatus (AKN) juga diperlukan sejumlah peralatan kesehatan, seperti baby suction pump portable, inkubator bayi, infant warmer, penghisap lendir DeLee, oxygen concentrator, regulator dan flowmeter O2, stetoskop dan timbangan bayi. Dalam upaya pencegahan meningkatnya Penyakit Tidak Menular (PTM) diperlukan Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk kolesterol, gula darah, asam urat, haemoglobin, stetoskop, tensimeter, timbangan badan dewasa dan electrocardiograph (EKG).

Sejumlah alat kesehatan yang disebut sebelumnya harus tersedia, berfungsi dengan baik, aman dan laik pakai. Tidak ada gunanya membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) ataupun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk lima isu strategis nasional tersebut tanpa memasukkan aspek peralatan kesehatannya. Selain aspek pemenuhan alat kesehatan sesuai standar, maka aspek pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi menjadi mutlak dilakukan. Ketidakpresisian alat-alat kesehatan tersebut akan mempengaruhi secara langsung hasil dari segala upaya terkait kelima isu strategis nasional tersebut. RMC perlu hadir di setiap Kabupaten/Kota dan IPFK di setiap Provinsi.

Peralatan pendukung beroperasinya sebuah RMC

RMC bisa dikaitkan juga dengan isu efisiensi anggaran. Beberapa daerah telah membuktikan bahwa kehadiran RMC telah dapat mengurangi biaya pengadaan alat kesehatan baru untuk mengganti alat kesehatan yang rusak. Beberapa narasumber dalam studi visit juga menyatakan, “Jangan membandingkan biaya kalibrasi itu dengan harga beli alat kesehatan, tapi bandingkanlah dengan harga sebuah penjaminan mutu. Harga beli sebuah termometer memang lebih murah daripada biaya kalibrasinya. Namun, sebuah termometer yang baru dibeli pun tidak menjamin presisinya dalam mengukur suhu badan seseorang. Jadi sebuah alat kesehatan yang baru dibeli, juga harus dikalibrasi dulu. Selain itu, kalibrasi juga berlaku untuk alat kesehatan yang mengalami relokasi dan re-install.”

Dalam era akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas, Rumah Sakit, laboratorium kesehatan, klinik pratama maupun tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, tata kelola alat kesehatan sesuai standar menjadi penting. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) dan Standar Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama secara eksplisit menyatakan standar-standar tata kelola yang harus dipenuhi. Standar ini berlaku untuk fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.

Selain berkoalisi dengan isu-isu kesehatan strategis, dalam mewujudkan mimpi hadirnya RMC dan IPFK di wilayah Provinsi Papua Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat juga berencana akan berkoalisi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal apa? Dalam hal mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar melakukan perubahan regulasi terkait kewenangan kalibrasi alat kesehatan. “Saya mengajak Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyurat ke Kemendagri dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), seperti pernah kami lakukan. Unit kalibrasi kami belum disetujui menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ada hambatan regulasi terkait kewenangan daerah. Saya rasa Papua sangat butuh kewenangan kalibrasi alat kesehatan semacam itu,” kata Hertanto, SKM, MSi, Sekretaris pada Dinas Kesehatan Jawa Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat akan mem-follow up ajakan ini.

Dan untuk mengawal hal ini, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat akan menggandeng KOMPAK untuk mengawal kelanjutan proses ini. Dalam mendukung Pemerintah Indonesia selama ini, KOMPAK bermitra dengan Bappenas dan Kemendagri. “Dengan pengalaman bermitra bersama Kemendagri selama ini, kami berharap KOMPAK dapat membantu koalisi ini agar lebih berhasil,” kata dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes., Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

“Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat juga akan mengadakan studi visit lanjutan ke Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar. Hal ini kami lakukan guna mengkonkritkan langkah-langkah persiapan kami menghadirkan RMC dan IPFK di Provinsi kami. Kami membutuhkan pendampingan dan pembinaan dari BPFK,” sambung dr. Victor.

Semoga koalisi ini bisa membawa sebuah kemenangan.

 

-DoVic 150419-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *