PIS PK: Sudahkah Integrasi Inter Program Terjadi?

Salah satu ciri utama Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) adalah adanya integrasi inter program, baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan. Inter program yang dimaksud adalah bukan hanya antara program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), tetapi juga antar program UKM sendiri. Mengapa integrasi ini diperlukan saat ini? Kita menghadapi tantangan permasalahan kesehatan yang semakin besar dan sumber daya yang kita miliki sekarang tidak tak terbatas. Oleh karena itu, kita perlu mendayagunakan setiap sumber daya yang kita miliki untuk dapat mengatasi setiap tantangan permasalahan kesehatan yang sedang dan akan kita hadapi. Kita harus dapat mengelola sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Fakta di lapangan saat ini justru ego programlah yang terjadi di banyak tempat. Padahal, tujuan programnya sama, sasaran programnya sama. Beberapa program memiliki sumber daya lebih besar daripada program lainnya, sehingga seringkali program yang “miskin” sumber daya harus berjalan tertatih-tatih.

Kesadaran akan perlunya integrasi inter program, akhir-akhir ini sudah semakin meningkat. Namun, kelanjutan dari kesadaran itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang hanya berhenti sampai pada wacana integrasi, ada yang hanya menggunakan label integrasi, ada yang sudah memiliki konsep integrasi, ada yang sudah memulai dengan langkah koordinasi dan kolaborasi, dan ada sedikit yang sudah sampai pada aksi integrasi sistematik. PIS PK memiliki tujuan untuk terwujudnya integrasi inter program sampai kepada aksi integrasi yang sistematik.

Selain, tercermin dari kedua belas indikator nasional yang meliputi indikator-indikator di Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Pelayanan Kesehatan, integrasi PIS PK juga terlihat dari cara menjalankannya. Telah disepakati bahwa yang mengkoordinir PIS PK adalah Bidang Pelayanan Kesehatan (klik Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan : Koki Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) dengan didukung oleh Bidang-Bidang lainnya. Penyiapan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas dilakukan melalui beberapa jenis pelatihan terstandar yang diselenggarakan oleh Bidang Sumber Daya Kesehatan. Pengelolaan data PIS PK oleh Sekretariat, khususnya Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat. Pembinaan program-program yang indikatornya masuk dalam PIS PK dilakukan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Pelayanan Kesehatan. Dalam menyelenggarakan Pelatihan Keluarga Sehat, para fasilitator Keluarga Sehatnya juga berasal dari berbagai bidang dan program yang telah di-Traning of Trainers (ToT) di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar. Bidang Pelayanan Kesehatan juga bertanggung jawab atas digunakannya hasil pendataan Keluarga Sehat ke dalam siklus manajemen Puskesmas.

Di tingkat Puskesmas, integrasi inter program tercermin dari keterlibatan semua tenaga kesehatan Puskesmas dari berbagai profesi dalam setiap tahapan pelaksanaan PIS PK. Kita mengenal istilah ban putih dan ban hitam. Integrasi juga terwujud dalam integrasi penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung implementasi PIS PK di Puskesmas.

Keterintegrasian di antara Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Pelayanan Kesehatan tercermin dalam Workshop PIS PK di Jakarta.

Untuk lebih meningkatkan integrasi inter program, pada tanggal 13-15 September 2018, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan telah melaksanakan Workshop PIS PK di Hotel Aryaduta Jakarta. Workshop yang dihadiri oleh para Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari 16 Provinsi juga untuk mengevaluasi progress dan membahas upaya percepatan PIS PK. Tidak terkecuali dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat hadir dalam Workshop tersebut. Bahkan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didaulat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

Sampai dengan tanggal 20 September 2018 telah terinput data 14.319 keluarga dalam aplikasi Keluarga Sehat. 13.108 keluarga di antaranya telah diolah datanya dan menghasilkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) sebesar 0,135. IKS dengan besaran di bawah 0,500 menunjukkan Provinsi Papua Barat masuk dalam wilayah Tidak Sehat. Hanya 1.765 keluarga yang termasuk keluarga Sehat, yang memiliki IKS di atas 0,800. Dari penginputan sebanyak 14.319 keluarga, dapat diketahui bahwa baru Kabupaten Kaimana (cq Puskesmas Kaimana) yang pendataan dan penginputan data Keluarga Sehat sudah mencapai minimal 30% dari seluruh keluarga yang ada di wilayah kerja Puskesmas tersebut. “Pencapaian Kabupaten Kaimana dapat dijadikan contoh bagi Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Papua Barat,” kata dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes., selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. “Dengan data minimal 30%, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sudah dapat menggunakannya untuk analisis dan menyusun rencana intervensi lanjut. Karena data 30% dianggap sudah relatif stabil,” jelas dr. Trihono, Kepala Health Policy Unit Kementerian Kesehatan, dalam Workshop PIS PK di Jakarta.

Monitoring dan evaluasi PIS PK di Puskesmas Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan mencoba mengatasi bottlenecks.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan serta untuk mengidentifikasi dan menyepakati alternatif solusi atas bottlenecks yang ada di beberapa lokus Puskesmas, Tim dari Pembina Wilayah (Binwil) Kementerian Kesehatan untuk Provinsi Papua Barat didampingi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 18-20 September 2018 di Puskesmas Oransbari Kabupaten Manokwari serta Puskesmas Sanggeng dan Puskesmas Amban Kabupaten Manokwari. Hasil monitoring dan evaluasi PIS PK telah diumpanbalikkan kepada lintas program yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat pada tanggal 20 September 2018. Pada tanggal yang sama, hasil monitoring dan evaluasi tersebut juga telah menjadi bagian pembahasan Binwil dengan Menteri Kesehatan dalam Rapat Terbatas di Jakarta.

Diskusi dalam rangka memonitor dan mengevaluasi progress implementasi PIS PK di Kabupaten Manokwari. Diskusi Tim Binwil Kementerian Kesehatan dengan para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari didampingi oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Siti Ramlah Saifoeddin, MPH (ketiga dari kanan).

“Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat akan mengambil beberapa langkah konkrit untuk memantapkan integrasi inter program di tingkat Provinsi atau di tingkat Kabupaten/Kota dalam waktu dekat,” tukas dr. Victor.

Monitoring dan evaluasi di Puskesmas Amban Kabupaten Manokwari sebagai Puskesmas lokus PIS PK tahun 2018 yang baru dilatih, untuk memastikan integrasi inter program terlaksana dengan baik.

-DoVic 220918-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *