Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bersama Mewujudkan Akreditasi RS

Itu tadi adalah lirik lagu “Ku Cari Jalan Terbaik” ciptaan Pance Pondaag. Pastinya ketika Pance Pondaag menggubah lagu ini tidak hendak menceritakan tentang kegalauan seorang pegawai Rumah Sakit terhadap Rumah Sakitnya – tempat di mana hidup dan kerjanya dibaktikan bertahun-tahun – yang tidak kunjung berubah sesuai harapannya. Coba nyanyikan sekali lagi lagu di atas dengan penghayatan yang baru – sebagaimana yang dilantunkan oleh Ns. Mikael Kasim Osok, M.Kep. Sekretaris Pokja Sasaran Keselamatan Pasien RSUD Kabupaten Manokwari – bukan tentang relasi dua insan, namun tentang kegalauan terhadap kualitas pelayanan di Rumah Sakit, tentang fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Suatu hal yang perlu disyukuri adalah saat ini banyak pihak telah tersadar bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit, pada waktu-waktu yang lalu masih rendah. Fasilitas pelayanan kesehatan belum menjadikan pasien sebagai pusat, masih banyak terjadi medication errors, risiko-risiko yang ada tidak pernah dianalisis dan dikelola melalui risk management yang baik. Kesadaran tersebut kemudian diikuti dengan upaya-upaya untuk memperbaikinya. Jalan untuk melakukan upaya-upaya tersebut adalah melalui akreditasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Suharso, SKM, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari yang mengatakan, “Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di pelayanan kesehatan rujukan (RS), maka jalan yang harus dilalui hanyalah lulus akreditasi”.

Suharso, SKM adalah salah seorang peserta dalam Workshop Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) serta Tatakelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat pada tanggal 21-24 Mei 2017 di Aston Niu Hotel Manokwari. Workshop yang dihadiri oleh sekitar 35 orang dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat ini dilaksanakan untuk memperkuat upaya mewujudkan akreditasi bagi 9 RSUD, 2 RS TNI AL, 1 RS BUMN dan 2 RS Swasta di Provinsi Papua Barat. Workshop yang lebih banyak berbicara tentang Rumah Sakit ini juga dihadiri oleh 9 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memiliki RS. Mengapa demikian? Sekali lagi Suharso, SKM menyebutkan, “Akreditasi dapat terlaksana, bila ada komitmen, baik pemerintah daerah maupun pelaku utama, yaitu RS dan Puskesmas. Peran Dinas Kesehatan – dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, di mana RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) – semakin besar dalam mewujudkan akreditasi RSUD melalui perencanaan dan penganggaran untuk mendukung proses akreditasi RSUD serta monitoring dan evaluasinya”. Seorang peserta yang lain dr. Lussy Hendrik, Sp.S., MBiomed., Ketua Mutu dan Akreditasi RSUD Fakfak yang merangkap juga sebagai Ketua Komite PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) mengatakan, “Untuk mewujudkan akreditasi RS diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah dengan pihak RS demi pembangunan kesehatan masyarakat di suatu daerah. Demikian pula, diperlukan penempatan pegawai yang tepat (right man, right place) oleh pemerintah daerah, agar proses akreditasi RS berjalan sebagaimana mestinya”. Ning Santjojo, SKM, M.Kes., Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong menegaskan, “Dinas Kesehatan siap mendukung pelaksanaan akreditasi RS. Dengan mengikuti workshop ini semakin jelas peran dan tanggung jawab masing-masing”.

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *