Costing SPM (Standar Pelayanan Minimal)

SPM, Di-Costing Dulu

Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2019 SPM Provinsi dan SPM Kabupaten dilaksanakan, termasuk SPM Bidang Kesehatan. “Tahun ini masukkan dulu anggaran SPM dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing, supaya tahun depan bisa melaksanakan SPM-nya,” kata drg. Oscar Primadi, MPH, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Pernyataan Oscar tadi disampaikan saat membuka Pertemuan Penguatan Costing SPM Bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan di Hotel Harris, Bekasi, pada tanggal 21-23 April 2019. Pertemuan ini diikuti oleh para Sekretaris serta Bagian Program dan Anggaran seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Bagian Program dan Anggaran enam puluh sembilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpilih. Dari Provinsi Papua Barat dihadiri oleh Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.

Direktur SUPD III Kemendagri sedang menyampaikan paparan.

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt., menyatakan dalam paparannya, “Anggaran SPM ini termasuk unconstrained budgeting, artinya tidak boleh tidak dianggarkan oleh daerah.” Dalam kesempatan berikutnya, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri, Drs. Eduard Sigalingging, M.Si. memaparkan tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 dalam Penganggaran SPM di Daerah. Setelah paparan para narasumber, selanjutnya peserta dilatih menggunakan tools costing SPM. Peserta dibagi dalam dua kelas, yaitu kelas Provinsi dan kelas Kabupaten/Kota.

drg. Ronald Reyses Tapilatu, M.Kes, Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat (Kasubag PI dan Humas) Dinas Kesehatan Kota Sorong yang mengikuti kegiatan tersebut mengatakan, “Awal mendengar pertemuan ini, saya sangat tertarik dan penasaran, karena selama ini untuk melaksanakannya pun kami masih sangat terbatas sekali di daerah. Setelah mengikuti pertemuan ini, ternyata kerumitan yang selama ini ada dalam pikiran kami, akhirnya semuanya terasa mudah dan ringan. Sebenarnya kami di Kota Sorong sudah menjalankannya, hanya tidak terlalu tajam dan mendetail seperti yang diajarkan melalui pertemuan ini atau seperti yang tertuang dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019. Sepulang dari pertemuan ini, saya akan berkoordinasi dengan lintas bidang dan mensosialisasikan kepada sepuluh Puskesmas kami.”

Alexander Takdare, SKM, MKM, Kasubag PI dan Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menyambung, “Menurut saya costing SPM ini wajib dilaksanakan oleh setiap Kabupaten/Kota yang mulai menyusun Renja 2020.” “Dengan adanya costing SPM ini, secara tidak langsung juga mengarahkan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renstra dan Renja setiap tahunnya. Dengan demikian, lebih terarah dari segi penganggarannya,” kata Kasubag PI dan Humas pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Ida Bagus Windusara, S.Si., Apt.

SPM Bidang Kesehatan saat ini bukan menjadi kinerja Dinas Kesehatan, tetapi menjadi ukuran kinerja Pemerintah Daerah. Masing-masing daerah harus membentuk Tim Penerapan SPM untuk memastikan SPM enam sektor dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

 

-DoVic 230419-

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *