ASPAK, Tak Perlu Di-PAKSA

ASPAK atau Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana dan peralatan kesehatan (SPA) pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dikembangkannya ASPAK ini bertujuan untuk (1) membantu inventarisasi SPA pada fasilitas pelayanan kesehatan, (2) memberikan panduan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan SPA, dan (3) mendukung akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, yang berhari ulang tahun ke-51 pada 4 Oktober 2018, membuka Pertemuan Validasi Data ASPAK

Untuk memberikan penyegaran kepada para pengelola ASPAK yang lama dan pembekalan kepada para pengelola ASPAK yang baru, baik di Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Pertemuan Validasi Data ASPAK Tingkat Provinsi Papua Barat. Pertemuan ini diselenggarakan di Swiss-belHotel Manokwari mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2018 dan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parorrongan, SKM, M.MKes.

Dalam materi awalnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, menekankan pentingnya bahwa ASPAK jangan dilihat sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan ASPAK, standarisasi, pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan terhadap SPA di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dijalankan dengan lebih baik. Itu semua untuk memenuhi salah satu variabel peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu SPA yang aman dan laik pakai. Pada sesi tersebut, Kepala Puskesmas Remu, satu-satunya Puskesmas di Provinsi Papua Barat yang sudah terakreditasi Utama, men-sharing-kan implementasi ASPAK di Puskesmasnya dan manfaat yang diperolehnya sebagai seorang top manager di Puskesmas dalam mengelola sumber daya SPA yang dimiliki Puskesmasnya.

“Akuntabilitas dan kontinyuitas,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Agar ASPAK dapat memberikan manfaat yang maksimal, dua hal yang harus dilakukan adalah mengupayakan (1) akuntabilitas, dan (2) kontinyuitas. Akuntabilitas dapat diwujudkan bila pada satu pihak fasilitas pelayanan kesehatan menginput data SPA secara faktual, akurat dan lengkap, serta pada pihak lainnya Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota memvalidasi data-data yang diinput oleh fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Sedangkan kontinyuitas dapat diwujudkan bila fasilitas pelayanan kesehatan rajin melakukan updating setiap kali ada pergerakan SPA, baik itu penambahan, kerusakan, kehilangan maupun sudah habis umur teknis peralatan kesehatan tersebut.

Saat ini, updating perlu menjadi concern setiap Rumah Sakit. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/V/4413/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengisian ASPAK, seluruh Rumah Sakit di Indonesia diharapkan segera melakukan updating SPA-nya melalui ASPAK sebelum dilakukannya review atau penetapan ulang kelas Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Hal ini sehubungan ada pihak yang menengarai bahwa sebagian Rumah Sakit di Indonesia sesungguhnya lebih rendah kelasnya dibandingkan pada saat diterbitkannya ijin operasional Rumah Sakit tersebut. Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan PERSI Provinsi Papua Barat sedang menyiapkan tim untuk melakukan review kelas Rumah Sakit di wilayah Provinsi Papua Barat.

ASPAK tidak hanya wajib dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI dan BUMN, tetapi wajib dilaksanakan juga oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melibatkan pula fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta dalam berbagai kegiatan terkait ASPAK, baik sosialisasi, peningkatan kapasitas tenaga pengelola ASPAK serta pembinaan dan pengawasannya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/V/1243/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Pengisian ASPAK bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta.

Saat ini, pelaksanaan ASPAK sudah lebih kuat landasannya, karena sudah terbit Peraturan Menteri Kesehatan nomor 31 tahun 2018 tentang ASPAK pada tanggal 18 Juli 2018. ASPAK tidak hanya menjadi tanggung jawab Bidang Pelayanan Kesehatan, tetapi hendaknya juga Sub Bagian Program, Informasi dan Humas serta Seksi Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Dinas Kesehatan. Kolaborasi diperlukan untuk  memastikan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi ASPAK dapat berjalan dengan lebih baik.

Laporan Ketua Panitia Pertemuan Validasi Data ASPAK, dr. Siti Ramlah Saifoeddin, MPH, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Pertemuan ini juga menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, yaitu Asmaranto Prajoko dan dr. Ferdinandus F. Kandouw. Pada bagian akhir Pertemuan, Penanggung Jawab ASPAK Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Adhe Ismawan, menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan ASPAK di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Semoga ke depannya pelaksanaan ASPAK di Provinsi Papua Barat sudah by default, tidak perlu dipaksa-paksa lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *