Akankah Papua Barat Terlindungi dari Ancaman Measles-Rubella?

Kampanye imunisasi Measles-Rubella yang dilaksanakan sejak awal Agustus 2018 di seluruh Indonesia secara serentak langsung dihadang dengan 2 tantangan besar di awal pelaksanaannya. Tantangan yang pertama adalah terkait belum adanya sertifikasi halal pada vaksin yang digunakan dan yang kedua adalah terkait hoax yang berlebihan berkenaan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Kedua tantangan tersebut juga melanda sebagian wilayah di Provinsi Papua Barat.

Bukannya kedua tantangan itu menjadikan insan kesehatan di Provinsi Papua Barat menjadi surut semangatnya dan patah arang, malah fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai upaya tak kenal lelah dilakukan (klik Press Release: Kampanye Imunisasi Measles-Rubella (MR) di Provinsi Papua Barat), baik oleh para pejabat struktural di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun oleh para tenaga kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Persalinan Desa (Polindes) bahkan oleh para kader kesehatan di banyak Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Mengapa upaya-upaya itu harus dilakukan? Karena pertaruhannya terlalu besar. Apabila target cakupan imunisasi Measles-Rubella di suatu wilayah tidak bisa mencapai 95%, maka selain mereka yang tidak mau diimunisasi Measles-Rubella (sering disebut kelompok antivaksin) berisiko terserang measles dan/atau rubella, namun juga tidak akan terbentuk herd immunity di wilayah tersebut. Apa itu herd immunity? Seberapa pentingnya herd immunity harus terbentuk di suatu wilayah?

Dalam imunisasi dikenal istilah herd immunity atau kekebalan kelompok (komunitas). Herd immunity merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (indirect effect) yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang bukan merupakan sasaran imunisasi dari penyakit yang bersangkutan. Jadi, apabila kelompok yang rentan seperti bayi dan balita terlindungi melalui imunisasi, maka penularan penyakit di masyarakat pun akan terkendali sehingga kelompok usia yang lebih dewasa pun ikut terlindungi karena transmisi penyakit yang rendah. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata (http://www.depkes.go.id/article/view/17042600003/mengenal-herd-immunity-dalam-imunisasi.html). Berapakah cakupan imunisasi Measles-Rubella dianggap tinggi? Para pakar kesehatan telah menetapkan cakupan imunisasi Measles-Rubella minimal 95% agar suatu wilayah dapat terbentuk herd immunity.

 

Delapan dari tiga belas Kabupaten di Provinsi Papua Barat telah mencapai target cakupan imunisasi Measles-Rubella per 17 September 2018. Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Pencapaian ini tentu menggembirakan. Apalagi pencapaian sementara ini menempatkan Provinsi Papua Barat pada peringkat pertama dalam cakupan imunisasi Measles-Rubella dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia.

Provinsi Aceh menjadi Provinsi paling rawan untuk timbulnya “tsunami” Measles-Rubella di masa mendatang, bila cakupan imunisasi Measles-Rubella nya tidak ditingkatkan sampai batas minimal terbentuknya herd immunity. Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Tetapi pencapaian ini belum cukup untuk membentuk herd immunity di Provinsi Papua Barat. Masih diperlukan lagi sekitar paling sedikit 5,75% anak harus diimunisasi Measles-Rubella. Kabupaten Maybrat, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Kaimana masih harus bekerja ekstra untuk mewujudkan herd immunity di wilayahnya. Tentu saja, tanggung jawab ini bukan hanya berada di pundak Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan saja, tetapi juga pada Bidang lainnya. Intinya semua jajaran kesehatan harus turut serta berkontribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/III/3277/2018 tertanggal 9 Juli 2018, maka Bidang Pelayanan Kesehatan juga turut serta mendukung kampanye imunisasi Measles-Rubella ini dengan mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk: (1) melaporkan kasus diduga atau akibat KIPI kepada Dinas Kesehatan setempat untuk melaksanakan investigasi dan segera melaporkan hasil investigasi secara berjenjang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan (2) membebankan biaya klaim pelayanan kasus yang terdiagnosis akibat KIPI dalam kampanye imunisasi Measles-Rubella di Rumah Sakit pada APBD atau DIPA Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Di mana pembiayaan tersebut dilakukan setelah diverifikasi oleh dokter spesialis anak, Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI (Komnas PP KIPI) dan Komite Daerah (Komda) PP KIPI.

Masih tersisa waktu tiga belas hari lagi untuk mewujudkan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi yang terlindungi dari ancaman measles dan rubella. Harapan yang sama juga berlaku untuk Provinsi-Provinsi lainnya, untuk Indonesia tercinta. Tidak dengan bermaksud menyalahkan kelompok antivaksin sebagai pihak yang dianggap menghambat pencapaian tujuan mulia ini, jajaran kesehatan harus berintrospeksi diri mengkaji apakah ada aspek-aspek yang belum dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Sekaligus, pembelajaran dari situasi ini juga telah mendorong munculnya strategi-strategi baru yang bersifat solutif.

Semoga eliminasi penyakit campak (measles) dan pengendalian penyakit rubella (congenital rubella syndrome) di Indonesia dapat tercapai di tahun 2020.

-DoVic 180918-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *